Sekitar 6 Ribu Reklame Ilegal Menjamur di Kota Bandung

ANGGOTA Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama mengatakan, ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di sudut Kota Bandung. Pasalnya dari 13 ribu reklame di Kota Bandung, sekitar 6 ribu reklame yang tak berizin atau ilegal.

"Kota Bandung ini sudah seperti hutan reklame. Dan sekitar 45 persen atau 6 ribu reklame yang tak mengantongi izin," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, dengan ribuan reklame yang tersebar tersebut, maka mengganggu estetika kota dan harus segera ditertibkan oleh pihak terkait.

"Keberadaannya reklame yang tidak teratur dan tidak sesuai zonanya, tentu sangat mengganggu terhadap estetika kota. Maka kami meminta Satpol PP tegas menertibkannya," katanya.

Pihaknya meminta agar Satpol Kota Bandung melakukan pendataan terhadap keberadaan ribuan reklame tersebut. Terutama keberadaan reklame-reklame ilegal yang harus didata dengan jelas.

"Kalau sudah terdata, tinggal solusi bagaimana menertibkan reklame ilegal itu. Karena Kota Bandung juga sudah memiliki Perda yang mengatur reklame ini," terangnya.

Dikatakannya berdasarkan peraturan tersebut, maka sudah diatur zona atau titik yang diperbolehkan untuk dipasang reklame.

Aan menjelaskan, keberadaan reklame di Kota Bandung tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana pajak atau retbusi reklame hanya mampu menyumbang sekitar Rp 12 miliar.

Jumlah tersebut dinilai sangat minim, karena potensi pendapatan sektor pajak atau retribusi dari reklame sekira Rp 250 miliar.

"Jadi pemkot harus tegas, tertibkan semua reklame ilegal tersebut. Buat apa banyak reklame tapi pendapatan minim,"ujarnya.

Diakuinya, sikap tegas pihak terkait, seperti Satpol PP dibutuhkan dalam menertibkan reklame. Sehingga reklame yang tidak berizin tidak menjamur di Kota Bandung.

"Kalau Satpol PP tidak tegas, maka akan banyak perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mengurus izin reklame. Kami juga meminta wali kota tidak mengeluarkan izin untuk reklame. Sehingga bereskan dulu persolan reklame ilegal ini," ucapnya.

Ia menambahkan, waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pajak atau retribusi reklame.

"Memang ini menjadi persoalan serius bagi kami. Maka dalam waktu dekat akan kami panggil OPD-OPD untuk menyikapinya," tambahnya.


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.